Jasa Pengurusan Izin SPPL – Solusi Legalitas Usaha yang Berkah dan Berbasis Syariah

Apa Itu SPPL?

SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah dokumen lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha/kegiatan berisiko rendah, sebagai bukti kesanggupan melaksanakan upaya perlindungan lingkungan hidup.

SPPL diatur dalam:

• PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 53)

• Permen LHK No. 5 Tahun 2021, terutama Lampiran III tentang jenis usaha dan risiko rendah

Mengapa SPPL Penting?

SPPL merupakan syarat dasar:

• Untuk mendapatkan NIB dan perizinan berusaha OSS

• Untuk menghindari sanksi hukum atau pencabutan izin usaha

• Sebagai bukti kepatuhan Anda terhadap regulasi dan keberlanjutan lingkungan

Sanksi Administratif (PP No. 22 Tahun 2021, Pasal 219–222)

1. Teguran tertulis

2. Paksaan pemerintah: termasuk penghentian sementara kegiatan

3. Pembekuan hingga pencabutan perizinan usaha

4. Denda administratif: maksimal Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

Denda administratif ini dapat dijatuhkan apabila usaha tidak memiliki dokumen lingkungan padahal wajib, dan tetap beroperasi.

Sanksi Pidana (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 109)

• Ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun

• Denda maksimal Rp1.000.000.000

  Jika pelaku usaha menjalankan kegiatan tanpa memiliki dokumen lingkungan (termasuk SPPL), maka ia dapat dipidana.

Siapa yang Wajib Mengurus SPPL?

Usaha dengan kategori risiko rendah yang tidak wajib UKL-UPL atau AMDAL, seperti:

• Warung makan, bengkel kecil, toko ritel, klinik pratama

• Perusahaan jasa di bidang non-industri

• UMKM dengan dampak lingkungan minimal

ASATU akan bantu identifikasi apakah usaha Anda termasuk kategori SPPL, gratis!

Di Mana SPPL Diajukan?

SPPL diajukan melalui:

• OSS RBA (Online Single Submission – Risiko Berbasis Analisis)

• Atau melalui Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota untuk validasi teknis

Kapan Harus Mengurus SPPL?

• Sebelum kegiatan usaha dimulai (pra-operasional)

• Saat pengajuan NIB di OSS

• Ketika terjadi perubahan skala usaha atau lokasi kegiatan

Bagaimana Proses Pengurusan SPPL?

1. Konsultasi awal dan identifikasi risiko kegiatan

2. Penyusunan dokumen SPPL sesuai format resmi

3. Input data ke OSS berbasis risiko

4. Validasi oleh sistem OSS dan DLH

5. SPPL terbit secara elektronik sebagai bagian dari legalitas usaha

Kenapa Harus Menggunakan ASATU?

ASATU adalah konsultan yang mengusung prinsip muamalah Islam, dengan layanan:

• Amanah dan transparan, tidak ada biaya tersembunyi

• Profesional dan taat hukum, mengikuti regulasi terbaru KLHK

• Cepat & terstruktur, didampingi tim ahli lingkungan dan OSS

• Mengutamakan kemaslahatan klien dan lingkungan

Kami percaya bahwa perizinan yang halal dan legal adalah bagian dari usaha yang berkah.

Siap Memulai?

Kunjungi konsultanasatu.com untuk konsultasi gratis. Kami bantu Anda dari awal hingga SPPL terbit tanpa ribet dan tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

External Link Relevan:

• PP No. 22 Tahun 2021 (peraturan.go.id)

• Permen LHK No. 5 Tahun 2021 (jdih.menlhk.go.id)

https://root-sustainability.com/blogs/environmental-sustainability/